DPD RI Perwakilan Sulsel Buka Posko Pengaduan Pelanggaran Pemilu 2024

TALINUSA.COM – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) terjun langsung dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu Presiden 2024, dengan harapan Pemilu dapat berjalan dengan jujur dan adil.

Hal itu ditegaskan Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung saat menyampaikan pembukaan posko pengaduan dugaan pelanggaran Pemilu 2024 di Kedai Kopi Sija, Jalan Pengayoman Makassar, Senin (05/02/2024).

Posko dugaan pelanggaran Pemilu 2024 dibuka setiap hari mulai pukul 08.00 sampai 16.00 WITA. Posko ini telah dibuka sejak 10 Januari sampai 20 Maret mendatang.

Tamsil Linrung mengatakan, posko pengaduan tersebut dibentuk menindaklanjuti keputusan rapat paripurna DPD RI. Dia menuturkan posko itu dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk melaporkan jika ada dugaan pelanggaran pemilu 2024.

“Kami pada rapat paripurna meminta untuk menunjukkan keseriusan dalam melibatkan kelembagaan ini (DPD) terhadap pengawasan.
Lembaga pengawas Pemilu memang sudah ada (Bawaslu), tetapi seringkali ada keluhan dari masyarakat bahwa ada banyak pelanggaran tetapi di diamkan. Posko ini akan berkoordinasi bersama Bawaslu,” jelasnya.

Tamsil mengatakan posko pengaduan ini baru di tingkat provinsi, karena kantor perwakilan DPD RI hanya adanya di provinsi, padahal kata Tamsil anggota ini berkampanye hingga tingkat kelurahan dan desa.

“Kita meminta supaya saat paripurna diputuskan untuk membuat posko pengaduan dugaan pelanggaran Pemilu, dan saya pertegas supaya posko tidak hanya terbatas di tingkat provinsi tetapi juga di kabupaten,” sambung Tamsil.

Tamsil lanjut menambahkan bahwa dirinya akan membentuk tim yang akan memimpin posko pengaduan sampai ke daerah.

“Nanti kita akan berkerjasama dengan mahasiswa kawal pemilu jurdil,” tuturnya.

Tamsil mengaku sekarang banyak mahasiswa yang membentuk tim kawal pemilu jurdil. Untuk itu, dia mengajak seluruh pihak melaporkan dugaan pelanggaran yang ditemukan.

“Mari kita melaporkan dugaan pelanggaran. Untuk pengaduan seperti ini tidak perlu kita batasi siapa aja boleh terlibat, apakah ASN, pejabat negara, mahasiswa, masyarakat umum semua bisa,” jelasnya.

Tamsil mengatakan pembentukan posko ini tidak lain agar masyarakat Pemilu sebagai betul-betul pesta rakyat.

“DPD sangat konsen supaya pemilu yang kita selenggarakan lima tahun sekali ini betul-betul menjadi pesta rakyat. Karena itu seluruh rakyat turut bergembira ingin mensukseskan Pemilu ini,” katanya.

Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan DPD RI Provinsi Sulsel, Victor Pualillin mengatakan bahwa maksud dan tujuan pembentukan posko ini dasarnya dari konstitusi undang-undang MD3 dan aturan DPD RI mengenai tata tertib.

“Posko pengaduan dugaan pelanggaran Pemilu ini muncul pada saat sidang paripurna DPD RI saat tanggal 3 Januari 2024 dan keputusan pimpinan DPR terkait pengaduan dugaan pelanggaran pemilu,” jelas Victor.

Victor menambahkan, adapun dugaan pelanggaran yang diterima bertentangan atau tidak sesuai terhadap undang-undang.

“Jadi dalam posko Pemilu di kategorikan ada tiga pelanggaran administrasi dalam hal ini meliputi terkait tata cara, prosedur, mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan pemilu,” ucapnya.

“Berikut adalah pelanggaran kode etik. Pelanggaran politik ini dimaksudkan terhadap etika penyelenggara pemilu yang berpedoman pada sumpah dan janji dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu. Terakhir pelanggaran pidana, jadi dugaan pelanggaran yang menyangkut pidana,” sambung Victor.

Ia juga menuturkan bahwa, posko pengaduan dugaan pelanggaran pemilu 2024 ini berkantor di DPD RI Sulsel, berlokasi di Jalan Nuri nomor 35 di Kelurahan Kampung Buyang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar.

“Jadi posko ini dimulai dari pukul 8.00 hingga pukul 16.30, jadi setiap hari, bukan hanya hari kerja, Sabtu Minggu kami tetap standby di kantor, tentunya untuk menerima setiap aduan untuk ditindaklanjuti,” tutupnya.

(Red/*)

Komentar