Penuhi Hak Hukum Masyarakat, Pemda Gowa Tetapkan Perda Bantuan Hukum

TALINUSA.COM – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat miskin ditetapkan menjadi Perda melalui Rapat Paripurna di Ruang Rapat Paripurna DPRD Gowa, Kamis 7/9/2023.

Wakil Bupati Gowa, Abd Rauf Malaganni, mengatakan bahwa penyelenggaraan bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin ini untuk mewujudkan hak-hak masyarakat.

Hal ini kata Dia, juga sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui, dan melindungi serta menjamin hak warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan dihadapan hukum.

“Penerima bantuan hukum ini adalah untuk orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum dan ingin bantuan hukum,” kata Abd Rauf.

Ia juga menambahkan bahwa Ini dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, persamaan kedudukan dalam hukum perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Abd Rauf menyebut, Bantuan hukum ini akan dilaksanakan secara merata untuk mewujudkan peradilan yang efektif, efisiensi dan dipertanggungjawabkan dan terpenuhinya hak masyarakat miskin dalam memperoleh keadilan sebagai bagian dari hak asasi manusia.

“Kami berharap dengan ditetapkannya Perda ini, masyarakat miskin yang mencari keadilan dan kesetaraan hukum, dapat terpenuhi hak-haknya, sehingga kami selaku pemerintah dapat membangun Kabupaten Gowa ke depan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutup Wakil Bupati Gowa ini.

(Red/*)

Komentar