ASN Dilarang Bukber, Danny Pomanto Ubah Jadi Silaturahmi

TALINUSA.COM – Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto (Danny Pomanto) menanggapi instruksi Presiden Jokowi terkait larangan ASN dan pejabat berbuka puasa bersama (Bukber) selama Ramadan 2023. Danny pun menyatakan siap mengikuti peraturan tersebut.

Hal ini disampaikan oleh Walikota Makassar tersebut saat melakukan rapat koordinasi di Balai Kota Makassar, Jumat (24/3/2023).

Danny menyampaikan bahwa kegiatan Buka Bersama itu akan dialihkan menjadi kegiatan sosial di lorong-lorong yang ada di Kota Makassar.

“Kita kan tadinya mau berbuka puasa di lorong-lorong tapi karena ada perintah seperti itu maka kita tidak melakukan buka puasa tapi merubahnya menjadi silaturahmi, ceramah di lorong,” kata Danny.

Sebelumnya diberitakan, larangan buka puasa bersama tersebut telah disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi yang tertuang dalam surat Sekretaris Kabinet mengenai arahan penyelenggaraan buka puasa bersama.

Namun, masyarakat tidak dilarang untuk berbuka puasa bersama dengan catatan tetap mengantisipasi proses peralihan dari pandemik COVID-19 ke situasi endemik.

Jadi untuk menindaklanjuti instruksi tersebut, Danny akan menerbitkan surat edaran mengenai larangan buka puasa bersama oleh para pejabat dan ASN di lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Pemkot memang awalnya berencana menggelar buka puasa bersama dengan masyarakat di lorong-lorong. Hanya saja hal itu batal dilaksanakan setelah adanya aturan dari Presiden Jokowi tersebut.

Alhasil, Pemkot kemudian mengalihkan kegiatan buka puasa itu sebagai bentuk silaturahmi biasa, namun dengan melakukan kegiatan positif. Setiap instansi Pemkot akan menyusuri 100 lorong untuk membagikan sembako kepada masyarakat yang sangat membutuhkan.

Rencananya, sebanyak 50 paket sembako akan dibagikan ke setiap lorong, dan jika dijumlah maka ada 5000 paket yang nantinya akan disalurkan pada setiap hari Selasa selama tiga pekan.

Paket tersebut berisi beras dan minyak goreng, sebab dua komoditas itu dianggap sebagai yang paling dibutuhkan saat ini. Pembagian paket juga diklaim sebagai upaya untuk mengendalikan inflasi.

Nantinya, dalam kegiatan tersebut OPD akan memaparkan program-programnya ke masyarakat yang dibarengi dengan ceramah kultum yang dibawakan oleh para dai millenial.

“Nanti terserah kalau masih ada masyarakat yang mau buka puasa. Karena masyarakat umum sudah jelas diperbolehkan. Yang tidak boleh adalah pejabat daerah dan ASN,” terang Danny.

Lanjut dia, silaturahmi dengan masyarakat tidak dilarang sebab hal itu justru merupakan bagian dari kolektivitas sosial.

Namun, Danny meminta agar masyarakat tidak salah mengartikan larangan tersebut. Sebab saat ini banyak kasus hedonisme yang bertebaran di kalangan para pejabat.

(Red/*)

Komentar