Ketua DPRD Sulsel Jadi Saksi Kasus Suap, KPK Temukan Perjalanan Dinas Fiktif

TALINUSA.COM – Sidang lanjutan atas kasus dugaan suap auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Selatan terungkap fakta mengenai perjalanan dinas fiktif Ketua DPRD Sulsel.

Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menghadirkan empat orang saksi pada sidang yang digelar di ruang Bagir Manan, Pengadilan Negeri Makassar, Selasa (7/3/2023).

Saksi tersebut diantaranya Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari, Wakil Ketua DPRD Ni’matullah, Darmawangsyah Muin, dan Muhammad Jabir.

Dalam persidangan, diketahui bahwa DPRD Sulsel pernah mengalami kas tekor pada tahun 2020 yang jumlahnya sekitar Rp20 miliar.

Kas tekor itu bahkan jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulsel. Lembaga pemeriksa lantas meminta Sekretariat DPRD agar temuan itu ditutupi agar tidak berpengaruh ke predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Dari pernyataan Andi Ina adalah harus ada upaya untuk mempertahankan WTP, bagaimana pun caranya. Ini harus diselesaikan,” kata Johan Dwi Junianto, salah satu JPU.

Johan mengatakan bahwa salah satu penyebab tekornya kas karena adanya temuan SPPD fiktif. Ditemukan pula kuitansi ganda pembayaran ke rekanan.

“Perjalanan dinas yang tidak ada pertanggung jawabannya, terus ada bukti pembayaran yang dibuat ganda, yang seolah-olah dibuat rekanan padahal tidak ada,” ujarnya.

Johan lanjut menambahkan bahwa, ketekoran kas ditutupi dengan cara meminjam uang dari berbagai pihak seperti pengusaha. Alasannya untuk operasional kantor yang mendesak.

Karena takut tidak WTP, anggaran itu lantas dikembalikan. Ada Rp3 miliar yang ditanggung Jabir, Rp4 miliar dari Ni’matullah, Rp4 miliar dari Andi Ina, Rp6 miliar dari Muzayyin dan Rp4 miliar dari Anggota DPRD lainnya.

Kata Johan, pihaknya akan mendalami keterangan para saksi tersebut. Apakah akan dibuka menjadi kasus baru, JPU menyerahkan semuanya ke penyidik KPK.

“Tergantung penyidik. Kami hanya mendalami. Jadi ada temuan perjalanan dinas fiktif, terkait pengembalian uang temuan yang ada sangkut pautnya dengan pihak ketiga juga masih didalami, dan sebenarnya dengan temuan ini ada upaya dari pemerintah untuk mengamankan (BPK),” ungkap Johan.

Salah satu saksi, Muzayyin Arief, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Sulsel, tidak hadir dalam persidangan tersebut. Kata Johan, pihaknya akan kembali menjadwalkan pemeriksaan di persidangan berikutnya.

Perlu diketahui, dalam sidang lanjutan kasus suap auditor BPK sulsel ini, KPK sudah beberapa kali menghadirkan saksi-saksi yang diduga terlibat dalam kasus suap tersebut.

Mulai dari Saksi kalangan kontraktor dan pegawai BPK yang disinyalir terlibat. Sidang kasus pidana khusus (Pidsus) ini digelar setiap Selasa dan Rabu, dan ditangani langsung oleh KPK.

(Red/*)

Komentar