Abaikan Putusan Pengadilan, Kades dan Camat di Maros Terancam Pidana

TALINUSA.COM – Kasus konflik agraria di Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros kian amburadul. Kepala Desa Marupa, Bakri, dan Camat Marusu, Suwardi, enggan menandatangani penerbitan sertifikat hak milik tanah atas nama Marrang.

Padahal alas haknya sudah sangat jelas, yakni putusan PN Maros. Di mana dalam gugatan No 49/Pdt.G/PN Mrs hakim memutuskan gugatan yang diajukan Abdullah C, Indotang, dan Rampe terhadap Ma’rang, Amiruddin, Nurdin, dan Dahri Dg Sikki tidak diterima.

Putusan tersebut ditandatangani Khairul sebagai hakim ketua dan Fita Juwiati dan Wiryawab Hadikusuma per tanggal 29 Maret 2022.

Dalam amar putusan, juga dikatakan menghukum penggungat konvensi/para tergugat rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul sehubungan adanya perkara hingga kini ditaksir Rp2,17 juta.

Putusan tersebut juga diperkuat dengan putusan Pengadilan Tinggi (PT) Makassar dengan nomor putusan banding 176/PDT/2022/PT MKS. Dalam amar putusan yang ditandatangani hakim ketua Jhon Halasan Butarbutar mengatakan menerima permohonan banding dari pembanding, semula para tergugat tersebut.

Selain itu putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut juga menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maros No 49/Pdt.G/PN Mrs yang dimintakan banding tersebut. Menghukum para pembanding semula para tergugat untuk membayar ongkos perkara di tingkat banding sebesar Rp150 ribu.

Pakar Hukum Pidana UMI, Prof Hambali Thalib, mengatakan bahwa putusan pengadilan itu merupakan produk hukum yang setara dengan undang-undang. Jika ada pihak yang tidak menjalankannya bisa dilaporkan sebagai perbuatan melanggar hukum.

Ada dua jenis laporan yang bisa dilakukan. Pertama yakni melaporkan Kepala Desa dan Camatnya ke pimpinan daerah sebagai bentuk pelanggaran kode etik. Sedangkan laporan kedua dilaporkan ke kepolisian dengan laporan perbuatan tidak mengenakan, karena tidak menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat.

“Jika melihat berkas putusannya artinya sudah inkrah alias berkekuatan hukum tetap. Sehingga tidak ada lagi upaya hukum yang bisa dilakukan. Bisa dikatakan Pengadilan Negeri Maros dan Pengadilan Tinggi Makassar sebagai perintah undang-undang,” kata Prof Hambali, Jumat (10/2/2023).

Lebih lanjut guru besar Fakultas Hukum UMI ini menuturkan jika kepala desa dan camat terbukti melakukan perbuatan tidak mengenakkan maka bisa saja kena sanksi. Bukan hanya sanksi etik tapi juga bisa dipidana.

“Pejabat pemerintah itu adalah pelayan masyarakat. Dia tidak bisa memihak pada satu sisi. Harus berada pada tempat yang netral,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Pengadilan Negeri Maros, sudah menegaskan dokumen yang dikuasai owner Gudang 88 Pattene, Ronald Ghozali dan Abdullah C cs cacat formil.

Pasca persidangan Agustus lalu, Badan Pertanahan (BPN) Maros menindaklanjuti dengan menurunkan tim meninjau lokasi untuk melanjutkan proses penerbitan sertifikat milik, Marrang, di Desa Marumpa, Dusun Cinaranae, Kecamatan Marusu.

Akan tetapi, putusan pengadilan tersebut terkesan dipandang sebelah mata di jajaran pemerintah kecamatan dan desa. Di mana, Kepala Desa Marumpa, Bakri, menolak menandatangani dokumen pengadaan tanah.

Hal sama dilakukan Camat Marusu, menolak menandatangani BPHTB milik Marrang, yang kepemilikannya dianggap sah di Pengadilan Negeri Maros.

“Padahal BPN sudah tidak ada masalah, agak aneh juga,” kata kerabat Marrang.

Menurutnya, PN Maros sudah memutuskan dokumen Abdullah C yang menjadi dasar manajemen Gudang 88 ingin menguasai lahan tersebut cacat formil. Bukti yang diajukan pun tidak komplit.

“Salinan putusan sudah diberikan sejak beberapa waktu lalu. Kok, mereka terkesan mengabaikan putusan yang sudah inkrah itu,” katanya dengan nada heran.

Salah seorang sumber di BPN Maros, juga menyebut jika pihaknya sudah mendatangi kantor Desa Marumpa.

“Pak Desa tidak mau tanda tangani lembar panitianya. Salinan putusan juga sudah kami perlihatkan,” sebut sumber tersebut.

Kepala Desa Marumpa, Bakri, belum bisa dikonfirmasi. Nomor telepon selulernya dalam keadaan tidak aktif. Demikian pula Camat Marusu, Suwardi Sawedi, tidak dapat dikonfirmasi. Meski telepon selulernya dalam keadaan aktif, tetapi upaya konfirmasi tidak dijawab.

(Red/*)

Komentar